Dampak Potensial jika RUU TNI Disahkan
1. Ancaman terhadap Demokrasi
Jika RUU TNI disahkan dalam bentuk yang saat ini ditolak oleh banyak pihak, dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia bisa sangat signifikan. Supremasi sipil, yang seharusnya menjadi prinsip utama dalam tata kelola negara demokratis, berisiko tergeser oleh kekuasaan militer yang semakin besar.
2. Berkurangnya Kepercayaan Publik
Minimnya transparansi dalam proses legislasi telah menyebabkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan DPR sebagai institusi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Jika pemerintah tetap melanjutkan revisi tanpa memperhatikan masukan dari berbagai pihak, ini dapat memperdalam jurang antara masyarakat dan penguasa.
3. Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
Dengan adanya peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin nyata. Dalam sejarah Indonesia, konsentrasi kekuasaan pada militer telah terbukti berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif terhadap masyarakat.
Solusi untuk Mengatasi Kontroversi
1. Meningkatkan Transparansi
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membuka proses legislasi kepada publik. Pemerintah dan DPR harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan pakar hukum dalam setiap tahap pembahasan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi rakyat.
2. Merevisi Pasal-Pasal Kontroversial
Pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi perlu direvisi atau dihapus. Misalnya, ketentuan tentang penempatan prajurit aktif di jabatan sipil harus ditinjau ulang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap supremasi sipil.
3. Mengedepankan Dialog
Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan pihak-pihak yang menolak RUU TNI. Langkah ini tidak hanya penting untuk menemukan solusi yang terbaik, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kesimpulan
RUU TNI adalah isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penolakan terhadap rancangan ini bukan hanya soal isi pasal, tetapi juga tentang bagaimana revisi ini dapat memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Dengan mengutamakan transparansi, dialog, dan partisipasi publik, pemerintah memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sejalan dengan aspirasi masyarakat dan prinsip demokrasi.
