Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Permasalahan Pertanian
Selama ini, Pemerintah Indonesia berupaya membuat berbagai kebijakan pertanian. Namun, program dan kebijakan yang telah digulirkan masih belum sepenuhnya berjalan secara terpadu, efisien, dan efektif. Hal ini dapat terlihat dari tidak pernah tercapainya target di sektor pertanian pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu kebijakan yang tidak pro-petani adalah Keputusan Mahkamah Agung No. 70 Tahun 2014, yang membatalkan Perpres Nomor 31 Tahun 2007. Aturan yang sudah berlaku sejak 22 Juli 2014 ini menyatakan bahwa semua produk pertanian segar yang dihasilkan petani dikenakan PPN sebesar 10% untuk produk segar pertanian, perkebunan, hortikultura, dan hasil hutan. Selain berlaku bagi barang impor, aturan tersebut juga berlaku bagi produk lokal. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah membebaskan pajak yang dikenakan kepada petani dan memberi tarif tinggi kepada produk impor. Hal ini tidak melanggar ketentuan peraturan perdagangan internasional dan dapat melindungi produk pertanian dalam negeri.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia masih mengalokasikan sebagian besar anggaran APBN pada subsidi energi yang tidak tepat sasaran. Alokasi anggaran subsidi benih pada APBN rata-rata hanya 2,3% per tahun dari total subsidi non-energi dan rata-rata 0,4% dari total subsidi. Rata-rata subsidi pupuk sebesar 37% dari subsidi non-energi dan 7% dari total subsidi. Selain anggaran yang minim, masalah yang hampir setiap tahun terjadi adalah pupuk subsidi yang naik setiap tahunnya. Kenaikan harga pupuk tersebut sebagai akibat dari kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang disebabkan oleh lonjakan harga gas, kenaikan harga bahan bakar minyak, inflasi, dan melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini membuat petani khawatir sehingga mereka membeli pupuk secara berlebihan.
Belum adanya pemisahan biaya yang tegas antara operasional pupuk subsidi, pupuk non-subsidi, dan pupuk ekspor cenderung menguntungkan produsen pupuk. Hal ini dikarenakan satu pabrik pupuk memproduksi pupuk subsidi, pupuk non-subsidi, dan pupuk ekspor. Hal ini membuat kesulitan dalam mengalokasikan biaya operasional dan tentunya dapat memunculkan penipuan. Penyuluh pertanian dapat membimbing petani supaya dapat membuat pupuk sendiri dari bahan yang tersedia di lingkungannya. Pertanian organik yang ramah lingkungan ini membuat tanah lebih subur dalam jangka panjang. Di sisi lain, subsidi pupuk dapat dialokasikan ke infrastruktur pertanian, seperti jalan usaha tani atau irigasi yang juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan produksi pertanian.
Referensi:
Adeapryanis. 2024. Ternyata Ini Penyebab Adanya Pembatasan Kuota IPS Susu Lokal. Diakses pada 21 Januari 2025 dari https://radarjember.jawapos.com/lumajang/795333273/ternyata-ini-penyebab-adanya-pembatsan-kuota-ips-susu-lokal
Aflaha, Annisa. 2022. 77 Tahun RI Merdeka Masih Impor Pangan, Ini Daftarnya!. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20220817064448-4-364366/77-tahun-ri-merdeka-masih-impor-pangan-ini-daftarnya
BPS Kabupaten Pati. 2023. Produksi Padi Tahun 2023 Mengalami Penurunan. Diakses pada 30 Januari 2025 dari https://patikab.bps.go.id/id/news/2023/10/16/518/produksi-padi-tahun-2023-mengalami-penurunan.html
CNN Indonesia. 2024. Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240122115110-532-1052756/daftar-komoditas-impor-ri-era-jokowi-di-saat-mahfud-serang-gibran
CNN Indonesia. 2024. Industri Blak-blakan Alasan Pilih Susu Impor dan Batasi Hasil Peternak. Diakses pada 21 Januari 2025 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241112095851-92-1165627/industri-blak-blakan-alasan-pilih-susu-impor-dan-batasi-hasil-peternak
CNN Indonesia. 2014. Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240122115110-532-1052756/daftar-komoditas-impor-ri-era-jokowi-di-saat-mahfud-serang-gibran
Eratani. 2022. Lahan Pertanian Semakin Kesini Semakin Sempit, Kenapa Ya?. Diakses pada 30 Januari 2025 dari https://eratani.co.id/blog/article/read/Lahan-Pertanian-Semakin-Kesini-Semakin-Sempit-Kenapa-Ya
Fadilah, Ilyas. 2023. 6 dari 9 Sembako Masih Diimpor, RI Darurat Pangan?. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6806681/6-dari-9-sembako-masih-diimpor-ri-darurat-pangan
Noor, R. M., & Suwandana, E. (2024). Ancaman Krisis Petani Di Indonesia Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2023. Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, 8(2), 226-234.
Pangastuti, Triyan. 2023. Belum Mandiri Pangan, RI Doyan Impor 4 Komoditas Ini. Diakses pada 27 Januari 2025 dari https://www.idntimes.com/business/economy/triyan-pangastuti/belum-mandiri-pangan-ri-doyan-impor-4-komoditas-ini?page=all
Suryowati, Estu. 2014. Wamendag: Produk Pertanian Segar Tidak Seharusnya Dikenai PPN. Diakses pada 28 Januari 2025 dari https://nasional.kompas.com/read/2014/08/15/190400626/Wamendag.Produk.Pertanian.Segar.Tidak.Seharusnya.Dikenai.PPN.
Susilowati, S. H. (2016, June). Fenomena penuaan petani dan berkurangnya tenaga kerja muda serta implikasinya bagi kebijakan pembangunan pertanian. In Forum penelitian agro ekonomi (Vol. 34, No. 1, pp. 35-55).
Upland Project. 2023. Pengaruh Perubahan Iklim Terhadap Sektor Pertanian. Diakses pada 28 Januari 2025 dari https://upland.psp.pertanian.go.id/public/artikel/1687919315/pengaruh-perubahan-iklim-terhadap-sektor-pertanian#:~:text=Sebagai%20negara%20agraris%2C%20kontribusi%20sektor,bagi%20keberalngsungan%20pada%20sektor%20pertanian.
Zamani, Labib. 2024. Duduk Perkara Demo Mandi Susu hingga Buang 50.000 Liter Susu di Boyolali. Diakses pada 21 Januari 2025 dari https://www.kompas.com/tren/read/2024/11/10/093000565/duduk-perkara-demo-mandi-susu-hingga-buang-50.000-liter-susu-di-boyolali?page=all#google_vignette
